Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021 . Dalam layanan ini, negara yang akan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. bantuan hukum harus ada Perda yang mengatu terlebiuh dahulu. Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin. Asas Praduga Tidak Bersalah 40 C. 39 Otje Salman, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, hlm. LL. Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012 142 BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA Fransiska Novita Eleanora, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta Jalan Cipinang Besar, Jakarta, 13320. Berangkat dari hal itu, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang. ANTARA/HO-Humas Kemenkumham. MetodePenelitian Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan penelitian hukum dengan Penerima bantuan hukum menurut undang-undang adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. ABSTRAK: a. d. jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapaiTAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN. Hal ini dipastikan setelah pansus DPRD Kota Surabaya menyelesaikan pembahasan dan penyusunan Raperda Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Selasa (29/1/2019). Halo teman-teman HeyLaw!!! Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendampingan hukum jika sedang menghadapi permasalahan hukum, termasuk bagi masyarakat miskin. Sebagaimana. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. 76 Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018: 218-236 222 pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung) pada tahun 2014 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung dan. 9, No. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam access to justice dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di. bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, yaitu memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat Sukinta, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Keadilan (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1997). ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19, dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,. ini adalah Pemerintah Daerah perlu membentuk pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan yang ada di masyarakat pada masa sekarang. 619 OBH ini berkewajiban. E. berbadan hukum; (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan. Bab I Penduhuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, BabTahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum; d. . dan Adnan Buyung Nasution, H. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin merupakan jaminan kesetaraan bagi setiap orang di mata hukum. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) kembali. tas masyarakat. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang diformilkan ke dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan. Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ABSTRAK: Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Hak Masyarakat 1 Submission : 15-2-2019 I Review : 6-3-2019 I Production : 28 – 2- 2019 Volume 4 Nomor 2 Desember 2018Bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan jawaban atas asas persamaan di hadapan hukum yang perlu diatur dalam undang-undang, karena fakir miskin yang frustasi akan membahayakan kepentingan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Sehingga, dapat. PERADILAN PIDANA DAN BANTUAN HUKUM A. CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham) mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp55 miliar untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia. Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang. 68 Metode Penelititan Penelitian ini merupakan penelitian kual-itatif dengan metode pendekatan normatif-em-BANGKA TENGAH, LASPELA - Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel) Nico Plamonia mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, di Hotel Osella, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (6/11/2021) pagi. 5 Penelitian sebelumnya menguatkan bahwa di DIY sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai bantuan. ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM Heru Susetyo, SH. pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) (Fauzi & Ningtyas, 2018). Setiap negara memiliki definisi berbeda-beda terhadap definisi paralegal, termasuk di Indonesia juga belum ada definisi baku. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 22 B. DI KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu Ketimpangan Akses Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan Berdasarkan UU No. BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Heylaw Edu - 6 September 2021. ABSTRAK Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial. com Received: August 05, 2021 Revised : August 05, 2021 Accepted: September 23 ,2021 Available Online: December. masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tanpak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia. Bantuan Hukum, juga telah menyebutkan adanya istilah Paralegal dalam konteks tata hukum Indonesia. ABSTRAK: a. ABSTRAK: a. JAKARTA, KOMPAS. telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum . Pada konsideran menimbang juga dicantumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang. Namun OBH tersebut hanya tersebar di 127 kabupaten/kota. . “Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Legal aid secara konseptual merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan melakukan pembelaan terhadap kepentingan dan hak-hak asasi masyarakat miskin. "Kami Pengurus PBH Peradi Pusat periode 2020. (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo” 1Purwanti, Puput. Pasal 19 UU Bantuan Hukum, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, ternyata masih belum bisa berjalan maksimal sebagai akibat dari belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata. 6 Ahyar Ari Gayo, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum yaitu rights to legal representation dan. Mulya Lubis,1986, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural,LP3ES,Jakarta, hlm. Andi Muhammad Aidil1), Abdillah S2) 1)Program Studi Hukum Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar . 1. com – Program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin pada 2022 yang digelar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melibatkan 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH). menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukumuntukmendapatkankeadilan; b. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh Perangkat Kabupaten/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum. Denpasar, 15 Pebruari 2023, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan antara Biro Hukum Setda Provinsi Bali dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan. Adapun pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, buta hukum dan termarjinalkan masih memandang bulu dan menginginkan sesuatu yang dapat menjadi keuntungan bagi para penegak hukum atau pemberi bantuan hukum, atau bisa saja enggan memberikan bantuan hukum atau kepastian hukum karena kondisi yang dipandang tidak begitu menguntungkan. Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang, membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin, dan juga perlu melakukan kerjasama dengan Lembaga. Ketika biaya penggunaan layanan bantuan hukum terlalu memberatkan masyarakat, pemerintah dituntut untuk mengembangkan program bantuan hukum gratis yang dapat diakses. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 21 tahun 2018 tentang. pembangunan dan memperkuat keberdayaan masyarakat. Implementasi bantuan hukum dalam hal ini melalui Kementrian Hukum dan HAM RI menjadi salah satu pusat bagi akses keadilan dimana pemerintah menjalin kemitraan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terferivikasi dan terakreditasi menjadi elemen kunci dalam implementasi sesuai PP no 42 Tahun 2013 bagi yang. (diakses September 28, 2018). (diakses September 28, 2018). Untuk melaksanakan. Asas; 5. Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan bantuan beras. ”2 Sebagai konsekuensi, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang diberikan dengan skema. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dasar hukum percepatan penanggulangan kemiskinan. Asas Mendapatkan Bantuan Hukum 43 D. “Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. hak fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum terutama pada masyarakat yang bermukim. Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021 . Bagi masyarakat miskin hukum itu barang yang mahal dan mereka pun merasa tidak memiliki kebutuhan untuk dijamin hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Kecuali bagi klien yang telah memenuhi persyaratan penerima bantuan hukum yang dijamin oleh negara sesuai ketentuan UU No 16 Tahun 2011. pemberian Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Hukum Jakarta (ed) Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan (LBH Jakarta 2007) vi. 4 Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan. Patra M. 29. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 18 Maret 2021 Jam 14:54:06 adminkominfo Berita Terkini 1142. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KOLAKA. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara. FILE-FILE PERATURAN. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah salah satu bentuk tindakan dari profesi advokat yang sangat mulia dan merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia, faktanya, tidak semua advokat menyadari secara moral kewajibannya tersebut. Dalam rangka upaya membantu masyarakat yang terdampak miskin ektrem. Perwali tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 3 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penerima Bantuan Hukum yang. pembangunan dan memperkuat keberdayaan masyarakat. menghadapi masalah hukum. Masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan. Asas-Asas Yang Terkait Bantuan Hukum 34 C. Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Jakarta – Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah kabupaten Indramayu. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. com – Setiap warga negara Indonesia yang tidak mampu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Jakarta – Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum. Karena profesi advokat sebagai pemberi jasa hukum memerlukan pendidikan dan keahlian. REFLEKSI HUKUM [Vol. hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (civic education). B. Pemberian Bantuan Hukum 5. Peraturan Daerah (PERDA) Entitas. Marciana Sebut Kemenkumham Miliki Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Orang Miskin Kami (Kemenkumham) Punya program bantuan hukum bagi orang miskin sebagai. 006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R. com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin pada 2022. Bantuan hukum ini disalurkan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. 3. UNDANG UNDANG NO. Hal ini disebut. c. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. 4 Oleh karena itu, inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. JAKARTA, KOMPAS. 2 (2016 ). Menteri Hukum dan. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Hukum. Download * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh. Jurnal Pengabdian P-ISSN : 2621-7155 Dharma Laksana Mengabdi Untuk Negeri E-ISSN : 2621-7147 SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA KESADARAN HUKUM 1* Artaji, 2Hazar Kusmayanti, 3Ali Abdurachman Universitas Padjadjaran Email : 1Artaji@unpad. Tahun. Metode penelitian hukum normatif dan empiris digunakan untuk mengungkap persoalan tersebut. Sepuluh tahun sejak disahkan terdapat beberapa permasalahan. Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. M. ABSTRAK: untuk melaksanakan Perda No. Dalam rangka mengevaluasi kinerja Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang Pemberi Bantuan Hukum. Ditetapkan Tanggal. Wali Kota Surabaya Eri. Saat ini kelompok rentan kesulitan mengakses bantuan hukum karena kondisi miskinnya belum terakui bahkan tidak bisa dibuktikan karena tidak masuk dalam data kemiskinan Negara. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi tentu berpikir ulang untuk meminta bantuan. inilah dapat ditafsirkan perlunya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. "Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kompasiana adalah platform blog. 47 Tahun 1999; UU No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016. 152. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten PangkajenePemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli menjelaskan berdasarkan catatan YLBHI tahun 2018 ada 405 lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan untuk 28 juta penduduk miskin di Indonesia. ABSTRAK: bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada segenap lapisan masyarakat serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara. 9, No. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata. com, yuliawan. bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin sehingga pelaksanaan asas persamaan kedudukan hukum untuk semua warga negara dan perlindungan hak keadilan bagi masyarakat miskin dapat terlaksana. perlindungan hukum dan/at au bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan/atau kelompok masyarakat yang termarginalkan. Sukinta, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Keadilan (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1997). Hal inilah yang mendasari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mengajukan ranperda tersebut untuk bisa dibahas menjadi perda. Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia. Mengingat : 1. 02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai. 10 Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Bantuan Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. Download. ABSTRAK: bahwa Bantuan Hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; bahwa pemberian. "Pemberian bantuan hukum diberikan secara cuma. BAB II. Suatu hal yang menjadi dilema,. ABSTRAK: untuk melaksanakan Perda No. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Baca juga: Hak Memperoleh Bantuan Hukum Secara Gratis. Adanya aturan yang memberikan perlindungan hukum dalam wujud bantuan hukum, belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. ac. Konsep Tentang Bantuan Hukum . Karena itu perlu diciptakan terobosan-terobosan yang dapat mendorong peningkatan pelaksanaan. Judul. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum hanya diberikan kepada “…setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Kedua, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat (pro bono). 3 (2017): 463. Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Timur Tahun2012SeriDNomor5)sebagaimana. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak.